Pengelolaan Keuangan Negara Lebih Profesional Dengan Jabatan Fungsional Analis Keuangan APBN

INDONESIASATU.CO.ID:

Pendahuluan

Semenjak dilakukan reformasi di bidang keuangan negara, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara dibagi menjadi dua yaitu kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (COO) dan kewenangan sebagai Bendahara Umum Negara (CFO). Dalam pelaksanaannya Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Lebih lanjut lagi, dalam melaksanakan APBN KPA menunjuk pejabat pengelola keuangan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) dan Bendahara. Sesuai PMK No. 190/PMK.05/2012, KPA ditunjuk dan ditetapkan secara ex officio artinya seorang pegawai yang ditunjuk selaku kepala satuan kerja secara otomatis akan menjadi KPA. Namun tidak demikian dengan penunjukan PPK, PP SPM dan Bendahara. Ketiga pejabat pengelola keuangan tersebut dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk berdasarkan kompetensi dan pertimbangan lain. Sehingga selain menjalankan tugas pokoknya pegawai yang ditunjuk juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan (PPK/PP SPM/Bendahara).

Perangkapan jabatan ini kadang mengakibatkan kurang optimalnya salah satu fungsi yang dilaksanakan. Pegawai yang merangkap harus membagi waktu antara pekerjaan rutin dengan tambahan sebagai pengelola keuangan. Kementerian Keuangan selaku pemegang otoritas penyusunan regulasi dalam pelaksanaan APBN telah mengambil kebijakan untuk membentuk jabatan khusus bagi para pejabat pengelola keuangan (UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 7). Bekerja sama dengan Kemenpan dan RB Kementerian Keuangan telah menetapkan jabatan fungsional pengelola keuangan yang diatur dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor: 53 tahun 2018 dan Nomor: 54 tahun 2018. Di dalam peraturan ini pejabat fungsional pengelola keuangan disebut dengan “Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN" dan ”Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN”. Dengan penetapan jabatan fungsional di dalam pengelolaan keuangan negara diharapkan pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan lebih profesioanl dan akuntabel.

 

Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan

Menurut peraturan Kemenpan RB di atas, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Lebih lanjut, jabatan fungsional dalam pengelolaan keuangan terdiri dari Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN.

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Adapun Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN terdiri atas:

  1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
  2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda;
  3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya.

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Adapun Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN, terdiri atas:

  1. Pranata Keuangan APBN Terampil;
  2. Pranata Keuangan APBN Mahir;
  3. Pranata Keuangan APBN Penyelia.

Kalau ditelaah lebih jauh tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Analis Pengelola Keuangan APBN adalah tugas PPK, PP SPM dan Petugas Penyusunan Laporan Keuangan. Sedangkan tugas pada jabatan Pranata Keuangan APBN selain tugas di atas juga tugas sebagai bendahara baik pengeluaran maupun penerimaan. Pejabat Analis dan Pranata selain menjalankan tugas tersebut juga dapat ditunjuk dan diberikan tugas sebagai PPK, PPSPM, dan Bendahara.

 

Keunggulan

Memperhatikan kedua peraturan tersebut pajabat Analis dan Pranata adalah jabatan yang mandiri, independen dan merupakan jabatan karier. Mandiri dan independen artinya pejabat fungsional analis dan pranata tidak merangkap jabatan lain baik itu struktural maupun yang lain. Pejabat fungsional analis dan pranata pengelola keuangan apbn dapat fokus melaksanakan tugasnya sehingga diharapkan pelaksaaan apbn lebih berkualitas. Dengan perangkapan jabatan bisa jadi akan mengorbankan salah satu fungsi yang dilaksanakan karena berlebihannya tugas dan tanggung jawab pada saat yang bersamaan. Pemisahan iini akan menjadi solusi yang tepat dimana pejabat struktural/staf dapat lebih berkonsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, begitu juga dengan pejabat fungsional analis dan pranata pengelola keuangan.

Dengan independensinya maka pengelolaan keuangan akan lebih tepat, akurat dan akuntabel. Dengan pemisahan fungsi juga akan mengurangi potensi penyimpangan kekuasaan (abuse of power). Pejabat struktural yang merangkat sebagai pejabat pengelola keuangan akan berpotensi menghadapi benturan kepentingan (conflict of interest). Bisa jadi pengambilan keputusan di bidang struktural akan dipengaruhi oleh tugasnya sebagai pengelola keuagan ataupun sebaliknya. Dengan pemisahan fungsi jelas akan memperkuat independensi baik pejabat struktural/staf maupun pejabat pengelola keuangan (pejabat fungsional analis dan pranata).

Selain itu, jabatan fungsional analis dan pranata pengelola keuangan APBN merupakan jabatan karier bagi PNS. Hal ini tentunya akan lebih menarik memotifasi bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional. Jika selama ini jabatan pengelola keuangan hanya sebagai tugas tambahan dan tidak/kurang berkontribusi dalam pengembangan karier pegawai, ke depan pejabat fungsional analis dan pranata pengelola keuangan dapat berkarier dalam jabatannya. Sebagai jabatan karier maka jabatan fungsional ini akan berjenjang dari yang rendah sampai dengan yang tinggi. Untuk bisa naik pangkat/jabatan maka dibutuhkan kinerja/angka kredit yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pegawai yang ditunjuk sebagat pejabat fungsional akan bekerja lebih professional untuk memenuhi kinerja/kredit yang telah ditetapkan untuk bisa naik jabatan/pangkat.

 

Tantangan

Untuk implementasi jabatan fungsional analis dan pranata pengelola keuangan APBN akan menghadapi tantangan/kendala antara lain: pertama, pejabat fungsional yang melaksanakan tugas PPK, PP SPM, dan bendahara harus Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN yang dikeluarkan oleh instansi Pembina (Permenpan RB Nomor 53 tahun 2018 pasal 9 dan Permenpan RB Nomor 54 tahun 2018 pasal 9). Jika implementasi mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 maka diperlukan crash program agar semua pejabat fungsional mempunyai kompetensi yang memadai dan sertifikat. Dengan jumlah satuan kerja kurang lebih 24.000 maka sangat dibutuhkan usaha yang massif. Selama ini proses sertifikasi yang sudah dilakukan adalah sertifikasi bendahara, sementara untuk PPK dan PP SPM belum pernah dilakukan. Untuk itu diperlukan standarisasi sertifikasi PPK dan PP SPM.

Kedua, terjadinya dualisme sertifikasi pejabat fungsional khususnya PPK. Di dalam Permenpan RB dikatakan bahwa Pembina istansi dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Di lain pihak untuk menjadi PPK harus mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa (Perpres Nomor 16 Tahun 2018). Oleh karena itu seorang pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional pengelola keuangan Negara khususnya PPK harus mempunyai dua sertifikasi dari Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Untuk memperlancar implementasi jabatan fungsional pengelola keuangan khususnya PPK perlu koordinasi antara Kementerian Keuangan dan LKPP untuk menyelenggarakan sertifikasi yang lebih simple dan integrated.

 

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan APBN pejabat pengelola keuangan mempunyai peranan yang sangat penting. Praktek yang berlangsung selama ini pejabat pengelola keuangan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk. Dengan perangkapan jabatan dan tugas tentunya akan kurang maksimal hasilnya sehingga kualitas pelaksanaan anggaran, berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan potensi frauds. Dengan penunjukkan pejabat pengelola keuangan sebagai jabatan fungsional maka kendala dan potensi permasalahan di atas dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Dengan sifatnya yang independen dan sebagai jabatan karier maka pegawai yang ditunjuk akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih professional karena kepastian jenjang kariernya.

 

Penulis, 

Darta (Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu)

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi

  • Whatsapp

Berita Terkait

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita